Satu persoalan yang selalu hadir di masyarakat yakni soal pasien harus punya uang bila ingin berobat. Tengok saja sejumlah kisah miris soal orang miskin yang tak mendapat perawatan karena ketiadaan biaya. Apa kata para dokter soal kasus seperti itu? “Dokter tidak pernah melakukan atau pilih-pilih pelayanan. Kita tidak pernah membeda-bedakan pasien, ada uang atau tidak ada uang, tetap saja. Untuk pasien tidak mampu apalagi,” jelas dr Budi Wiweko yang berpraktik di RSCM saat ditemui kala unjuk rasa di depan MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Menurut Budi yang juga pengajar di UI ini, di RSCM justru kadang dokter yang menyediakan uang untuk obat pasien. “Kita urunan. Saat kita pendidikan dokter spesialis, kita punya simpanan obat infus, obat cukup mahal. Pasien nomor satu, tidak ada alasan. Coba sekali-kali datang ke RSCM, kita nggak pernah hitung-hitung duit,” jelasnya.
Menurut Budi juga, berbeda dengan di rumah sakit swasta. Masalah ada di sistem rumah sakit. Kemenkes juga sudah mengeluarkan peraturan, bahwa pasien dalam kondisi emergency tidak boleh meminta jaminan.
“Kalau masih ada, itu di luar kondisi dokter. Yang diekspos kita itu mata duitan. Alatnya jutaan rupiah, kita yang nyediain. Pasien sudah setengah mati, kita cari obatnya setengah mati. Sistem harusnya diperbaiki pemerintah, BPJS nih misalnya kalau tercover akan lebih mudah,” urainya.
Sedang menurut dr Rizal yang berpraktik di Rangkasbitung, Banten saat ini sudah ada jaminan seperti Jamkesmas, tidak harus uang tunai untuk biaya pasien.
“Semua diterima. Kita kan menolong manusia, justru kadang masyarakat yang tidak paham prosedur. Tapi rumah sakit kan ada aturannya ya harus ikutin, kalau saya megap-megap masih harus ngurusin ini itu. Data rumah sakit kan tetap harus jelas,” ujar dia berkomentar soal pasien miskin.
Dia meminta agar masyarakat paham dengan kondisi dokter. “Dibukakan lah mindset masyarakat agar jelas posisi rumah sakit juga dilihat, mereka punya SOP. Kami kerja kok, kan untuk kesehatan,” jelas Rizal.
Tak jauh berbeda dengan Rizal, pendapat senada juga disampaikan dr Jenny yang berasal dari Sumatera Barat. Menurut dia, soal pasien yang mesti memiliki uang jaminan, sepenuhnya itu persoalan prosedur.
“Itu kembali ke manajemen rumah sakit. Kita tidak bisa berbuat banyak. Kita utamakan pelayanan tapi kalau manajemen tidak bisa ya kami bagaimana. Ini tergantung pemerintah. Pemerintah yang harus bisa mengatur rumah sakit. Dokter tidak bisa dipersalahkan,” tegas Jenny.