Diklat Keperawatan | Diklat Rumah Sakit -Ratusan perawat Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading, Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan unjuk rasa untuk menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Keperawatan. Aksi yang didukung oleh para mahasiswa keperawatan itu diwarnai pemblokadean jalan sehingga menyebabkan kemacetan, Senin, 12 Mei 2014. Massa berseragam putih-putih ini memulai aksinya dari depan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kurnia Jaya Persada, Jalan Dr Ratulangi, Kelurahan Salubulo, Wara Utara, Kota Palopo. Sambil berorasi, para perawat yang tergabung dalam Aliansi Perawat Peduli (APP) itu melakukan aksi tutup jalan. Akibatnya, arus lalu lintas macet total. Polisi yang mengawal aksi itu tidak mampu berbuat banyak.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Melki, menuntut pemerintah dan DPRD Kota Palopo peduli akan nasib perawat yang masih berstatus tenaga kontrak atau honorer. Alasannya, perawat yang bertugas di sejumlah rumah sakit swasta ataupun pemerintah Palopo banyak yang bestatus kontrak dan mendapatkan honor minim sekitar Rp 500 ribu per bulan. “Sangat tidak sepadan dengan risiko pekerjaan yang kami tanggung,” katanya.
Setelah berorasi, massa berjalan kaki sejauh empat kilometer menuju kantor DPRD Palopo. Sekitar pukul 10.30 Wita, pendemo tiba di kantor DPRD Palopo. Di sana mereka membakar ban bekas, tepat di halaman DPRD Palopo. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Palopo yang ikut dalam unjuk rasa tersebut, Taufik, meminta DPRD Kota Palopo segera mengirimkan tuntutan para perawat di Palopo ke Kementerian Kesehatan dan DPR supaya Rancangan Undang-undang Keperawatan segera disahkan.
Menurut dia, profesi perawat saat ini masing dipandang sebelah mata karena belum memiliki payung hukum. “Kerja keras perawat tidak mendapatkan apresiasi. Kerabat-kerabat kami, sesama perawat yang bekerja di rumah sakit swasta, hanya mendapatkan honor seadanya. Padahal salah sedikit saja kami bisa dipidanakan,” ujarnya.
Taufik mengancam, jika aspirasi mereka tidak ditanggapi pemerintah, ratusan perawat di Palopo akan melakukan aksi mogok dan memboikot pemilihan presiden 2014.
Adapun Alfri Djamil, Wakil Ketua Komisi I DPRD Palopo, berjanji akan langsung mengirimkan aspirasi mahasiswa keperawatan di Jakarta. “Kami juga sangat prihatin dengan nasib perawat,” ujarnya.