Pelatihan Rumah Sakit | Diklat Rumah Sakit – Rumah sakit merupakan salah satu bentuk pelayanan terbaik bagi kesehatan masyarakat. Dengan banyaknya rumah sakit, masyarakat semakin mudah untuk mengakses kesehatannya. Terlebih, saat ini kebutuhan masyarakat akan rumah sakit terus meningkat. Di Jabar sendiri keberadaan rumah sakit di setiap kabupaten/kota masih minim. Banyak masyarakat dari daerah berobat ke Kota Bandung guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Seharusnya, pelayanan rumah sakit bisa dilakukan di daerahnya masing-masing.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota agar memperbanyak rumah sakit. Selama ini, dia melihat keberadaan rumah sakit masih minim di setiap daerah di Jawa Barat.
“Saat ini kabupaten kota rata rata hanya memiliki satu rumah sakit, itu perlu di tambah, minimal satu kabupaten kota itu ada dua rumah sakit. Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik,” tutur Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (6/11/2014).
Pria yang akrab disapa Aher ini yakin dengan banyaknya rumah sakit yang berdiri di setiap daerah bisa membuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih optimal. Sehingga, penambahan rumah sakit ini merupakan hal yang sangat penting.
“Apalagi saat ini jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan terus meningkat. Tentu penambahan rumah sakit sangat penting, dan itu harus menjadi prioritas dari pemerintah kabupaten/kota,” jelas Aher.
Dalam waktu dekat ini, Aher berjanji akan melakukan pembahasan dengan seluruh kepala daerah di Jabar guna membahas penambahan rumah sakit. Dengan pembahasan tersebut, Aher berharap jumlah penambahan bisa segera direalisasikan.
“Kita terus berusaha mendorong sektor kesehatan bagi masyarakat. Kami sendiri sampai saat ini terus melakukan perbaikan di sektor kesehatan. Baik itu puskesmas maupun rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah provinsi,” kata dia.
Perihal program presiden Jokowi yakni peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Aher menyatakan kesiapannya dalam menjalankan program tersebut. Kendati begitu, sampai saat ini belum ada arahan dari pemerintah pusat untuk teknis pelaksanaan program tersebut.
“Kita sudah siap karena di era Pemerintahan SBY kita sudah melaksanakan BPJS Kesehatan,” jelas dia.
Aher menuturkan, dua program kesehatan yakni KIS dan BPJS Kesehatan tidak akan tumpang tindih lantaran sudah dirumuskan oleh para ahli. Akan tetapi, lanjut Aher, tidak menutup kemungkinan kedepan BPJS menjadi KIS.
“Semua yang merumuskan adalah orang cerdas dan pintar makanya enggak mungkin jadi tumpah tindih. Tetapi bisa jadi nantinya BPJS jadi KIS, atau KIS yang dimaksudkan adalah BPJS plus atau gimana,” kata dia.
Aher berharap, program kesehatan yang diluncurkan pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan masyarakat tidak mampu. Begitu juga dengan masyarakat yang mampu, diharapkan bisa mengerti dan tidak masuk pada program untuk orang yang tidak mampu.
“Yang jelas segala substansi untuk pelayanan kesehatan dengan saling silang harus jelas. Masyarakat yang mampu jangan gratis, tapi bayar premi, biar bantu yang tidak mampu kalau semua digratiskan negara keteteran,” tutup Aher. [